Foto: Ilustrasi (istimewa)

GriyaWisata.com- Pemerintah Provinsi Bali akan mengalokasikan anggaran mencapai Rp7,5 miliar pertahun untuk pengelolaan 25 desa wisata di Pulau Dewata 2015. 

"Kami menargetkan dari 2015- 2018 dapat terbentuk 100 desa wisata yang dana pengelolaannya dibantu dari APBD Bali. Kami mengusulkan setiap desa wisata mendapatkan Rp300 juta, dan setiap tahunnya ada 25 desa yang didanai. Target 100 desa itu untuk empat tahun sesuai dengan program Bali Mandara Jilid !!," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Bagus Kade Subhiksu di sela- sela menjadi pembicaraan pada diskusi pariwisata di Denpasarar belum lama ini.

Untuk merelasasikan rencana tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerinta kabupaten/kota di Bali supaya membantu mengusulkan desa- desa yang pantas mendapat bantuan tersebut.

"Hingga saat ini sudah masuk usulan untuk 180 desa dari pemkab/pekot se-Bali sehingga kami membantu mengusulkan desa- desa yang pantas mendapat bantuan tersebut.

"Hingga saat ini sudah masuk usulan untuk 180 desa dari pemkab/pemkot se- Bali sehingga kami harus menyeleksi lagi menjadi 100 desa sesuai dengan target Pemerintah Provinsi Bali,"ujarnya pada diskusi yang digelar oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali itu.

Menurut dia, desa yang dikembangkan menjadi desa wisata tentunya harus memenuhi berbagao kriteria, di antaranya dengan melihat potensi dan daya tarik yang dimiki.

"Kami mengusulkan setiap desa wisata mendapat Rp300 juta per tahun dan berlaku mulai tahun depan, mudah- mudahan disetuji. Jika tidak, tentu nantu akan dievaluasi kembali," kata Subhiksu.

Bagi pemerintah kabupaten/ kota juga diberikan peluang memberikan dana pendampingan setiap desa wisata sehingga akan lebih cepat desa itu untuk maju. Dari dana RP300 juta yang akan diberikan Pemprov Bali, diharapkan Rp100 juta dapat dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia dan sisanya untuk perbaikan infrastruktur.

"Pada setiap desa wisata nanti harus dibuat badan pengelola dan sepenuhnya menjadi kewenangan desa untuk mengelola. Payung hukum pembentukan desa wisata ini sesuai dengan Perda Provinsi Bali No 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali," ujarnya.[ant]