Greenpeace : Moratorium Perusakan Hutan Jalan Keluar Terbaik Atasi Konflik Tabanio

GriyaWisata.Com-Konflik lahan yang terjadi di Tabanio bukanlah yang pertama dan belum menjadi yang terakhir mengingat komitmen pemerintah untuk melakukan moratorium perusakan hutan dan membenahi tata kelola peruntukan lahan tidak segera dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Hikmat Soeritanuwijaya, Greenpeace Southeast Asia media campaigner. Menurutnya dengan moratorium sementara dan perbaikan tata kelola hutan maka pemerintah akan dapat memperbaiki kebijakan lingkungan dan mengoptimalkan  pemanfaatan lahan bagi kesejahteraan masyarakat. 

"Itulah kenapa kita mendesak pemerintah agar melakukan moratorium perusakan hutan dan membuat peraturan tata kelola lahan secara sistematis agar tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam regulasi pemanfaatan lahan yang berujung pada konflik di tengah masyarakat," paparnya saat dihubungi Seruu, Rabu (15/12).

Himat mengakui bahwa dilapangan banyak ditemui bahwa pelaku perusakan lingkungan dan hutan kebanyakan adalah perusahaan besar yang memiliki kekuatan finansial dan didukung oleh kekuatan politik dibelakangnya.

"Itu kita temui juga di negara lain, tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika kami juga berhadapan dengan hal itu," papar Hikmat.

Ia juga tidak menampik kemungkinan keterlibatan para pejabat pemerintahan dan koorporasi yang berkepentingan terhadap pemakaian lahan dalam konflik yang terjadi ditengah masyarakat.

quote_tabanioTerkait dengan peristiwa aksi warga yang berujung dengan bentrokan yang terjadi akhir-akhir ini di Jambi dan terakhir di Tabanio, Tanah Laut , Kalimantan Selatan, Greenpeace menyatakan keprihatinannya. Menurutnya seharusnya dalam tata kelola dan pemanfaatn lahan Pemerintah menyertakan masyarakat dalam setiap kebijakan, karena semua kebijakan yang berujung pada pemanfaatan lahan harus bertujuan mensejahterakan masyarakat sekitar.

"Pengelolaan pelindungan hutan harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat, dimana hak masyarakat untuk mengelola hutan dan lahan adat harus dijunjung tinggi, " jelas Hikmat.

Ia juga menegaskan dalam konflik di Tabanio seharusnya yang dilakukan pemerintah dan aparat adalah mengusut pembuat kebijakan yang menjadi pemicu konflik tersebut.

"Untuk kasus Tabanio kalau dari pemberitaan media yang saya baca sebenarnya yang harus diusut harus pembuat kebijakan, ya yang membuat peta baru tahun 2010  itu, padahal kebijakan sebelumnya kan (yang mengacu pada peta 1992- red) tidak ada masalah," tegas Hikmat

Buat Hikmat syarat utama agar kebijakan tata kelola hutan tidak memicu konflik dan sebagai jalan keluar dari penyelesaian konflik tersebut adalah penyertaan masyarakat lokal dalam pengambilan kebijakan dan tidak melupakan tujuan utama pengelolaan lahan di Indonesia, yaitu agar masyarakat bisa sejahtera

Terkait alih fungsi hutan dan pemanfaatan lahan Greenpeace melakukan kampanye moratorium perusakan hutan dan mengingatkan pemerintah melalui laporan Uang Perlindungan yang baru-baru ini dirilis untuk tidak menjadikan dana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi konservasi lahan gambut dan perbaikan emisi, terkikis oleh kepentingan sesaat dan beralih menjadi peningkatan alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit.[serli]

Diskusikan pendapat Anda dan berinteraksi dengan pembaca lain di Komunitas GaulWisata. Segera bergabung dan manfaatkan seluruh fasilitas yang gaul dan canggih gratis disini

Klik disini untuk berkomentar menggunakan account anda