Satu hal penilaian Arief dalam pengembangan DT, critical success factor adalah single destination multi management (Satu destinasi, dikelola oleh 7 “CEO” atau 7 bupati), yakni Bupati Samosir, Bupati Toba Samosir, Bupati Simalungun, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Karo, Bupati Dairi, dan Bupati Humbang Hasundutan. 

 

Menurutnya, berakibat "tidak ada yang bisa membuat keputusan mutlak", yang wajib diikuti oleh seluruh wilayah di Toba. “Itulah yang menjadi titik kritis dan membuat Toba tidak berkembang maju,” katanya.

 

Sebagai langkah pertama yang dilakukan Menpar adalah, menyatukan tujuh bupati yang wilayahnya ada di danau terbesar di Indonesia itu. Itupun tidak bisa satu tahapan tuntas. Karena itu, Arief Yahya meminta kepada mereka untuk bersatu. 

 

Tidak ada pilihan lain, tanpa bersatu, Toba tidak akan bisa bergerak, siapapun yang memimpin. “Akhirnya mereka sepakat untuk bersatu, dan itulah awal dari optimisme kami untuk membangun Danau Toba,” jelas Mantan Dirut PT Telkom ini.

 

Dan Menpar Arief menyiapkan solusinya dengan membentuk Badan Otorita DPN Dana Toba, sebagai implementasi dari konsep Single Destination Single Management. Satu Badan yang diketuai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya RI, dan Ketua Pelaksana Harian Menteri Pariwisata. Lalu pengelolaan secara terpadu, berbasis geopark, dan mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pembangunan pariwisata.

 

Arief Yahya sudah menegaskan, “Yang paling mendasar untuk menghidupkan pariwisata Danau Toba adalah kekompakan, satu visi, satu komando, satu tujuan, satu spirit, untuk mengelola kawasan terpadu Danau Toba. Atraksi, aksesibilita dan amenitas (3A) itu dibangun untuk menjaga nilai competitiveness (daya saing), dan sustainability (keberlangsungan)”.

 

Diharapkan semua pihak harus bersatu untuk mewujudkan Danau Toba sebagai geopark kelas dunia, dengan langkah-langkah berikut. Pertama, menyusun Integrated Planning termasuk Zonasi dan Delineasi KSPN Danau Toba dan sekitarnya. Kedua, pembangunan infrastruktur bersama-sama, diantaranya pembangunan dan peningkatan jalan nasional dan tol. Lalu peningkatan kualitas bandara, dan rehabilitasi dermaga, Mogang Palipi, Meat, Simanindo, Tiga Ras dan P Sibandang. Ketiga, pengembangan Danau Toba sebagai Global Geopark Network (GGN). Keempat pelayanan satu pintu (one stop service). Kelima skema insentif untuk investasi dan bisnis.

 

Menurutnya, pada poin ini, dibutuhkan support dari Men-PUPR, Menhub, MenLHK, Men BUMN, Men ESDM, Meneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bapenas, Men ATR, Menhumham, MenKKP, Gubernur Sumut dan Menkomar. Men-PUPR sudah confirm untuk membangun Tol Medan – Kualanamu – Perbarakan – Tebing Tinggi (61,80 KM) selesai tahun 2017. Lalu, rekonstruksi/peningkatan struktur jalan (2015): Silimbat-Siborong-borong-BTS. Kota Tarutung, Jalan Kota Tarutung, Siantar-Silimbat, BTS. Kab. Simalungun-Silimbat, Silimbat-BTS. Kab. Taput, Jalan seksi Lau Lisang. Percepatan pegusulan status jalan lingkar Danau Toba sebagai jalan nasional.

 

Arief mengatakan, bahwa Menhub juga sudah meninjau dan memutuskan untuk peningkatan kualitas Bandara Kualanamu, Bandara Silangit, dan Sibisa yang akan diperpanjang runwaynya. “Badan Otorita inilah yang berfungsi sebagai share infratructure. Membangun infrastruktur dasar untuk memberi kemudahan pada akses ke Toba,” kata Arief.

 

Menpar ini menjelaskan, "Langkah strategis percepatan Danau Toba adalah, penetapan Perpres Badan Otorita Toba, dan Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Triwulan I 2016. Setelah itu, triwulan II 2016 Penetapan Perpres Zona Badan Otorita atau Zona Otorita. Mudah-mudahan tuntas bulan Maret 2016".

 

Menurut Menpar yang memiliki background orang bisnis ini sudah membentuk Tim Shadow Management untuk kawasan Toba. Mereka yang ikut memikirkan share infrastructure yang bisa dikeroyok bersama-sama untuk menjadikan Toba sebagai destinasi kelas dunia. rt.