Perlu Undang-Undang Untuk Menjamin Masa Depan Batik Indonesia

Senin, 19 September 2011 15:47 Section: Investigasi

GriyaWisata.Com-Indonesia harus memiliki undang-undang tentang batik untuk melindungi warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO itu. 

"Undang-undang itu akan menjamin secara hukum masa depan batik Indonesia sebagai produk budaya dan penggerak ekonomi kerakyatan," kata  Staf Ahli Menteri Perindustrian Fauzi Aziz dalam kunjungan kerjanya ke Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (18/9).

Pada pertemuan tersebut, Fauzi bertemu dengan pengusaha dan perajin batik, Bupati Pekalongan Amat Antono, dan Walikota Pekalongan Mohamad Basyir Ahmad.

Fauzi mengatakan masyarakat batik di Indonesia bisa menjadi pemrakarsa lahirnya rancangan undang-undang (RUU) batik agar proses legilasinya bisa dimulai.

Menurut mantan Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin itu, RUU batik mencakup aspek antara lain perlindungan, pelestarian, pembinaan, pengembangan, kerja sama internasional, kelestarian lingkungan, dan peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam berbagai hal tersebut.

Fauzi bahkan mengusulkan agar batik dikenakan bea masuk impor maksimal sebesar 40 persen. "Batik yang prosesnya dilakukan secara apapun seyogyanya dikenakan tarif impor maksimal 40 persen, kalau perlu larang impor batik," katanya. [ant/nr/serli]

Related News Item:

Komentar (0)

Kirim Komentar anda

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan GRIYAWISATA dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. GRIYAWISATA akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut. GRIYAWISATA berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Nama*

Mobile

E-Mail*

Komentar*

[ Ubah gambar ]