.jpg)
Gambar: Pembangunan Infrastruktur
GriyaWisata.Com - Dalam percepatan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata prioritas, pembangunan infrastrukturnya tidak hanya untuk menuju tempat wisata saja, tetapi juga di dalam kawasan Danau Toba.
Hermanto Dardak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengatakan salah satu KSPN yang mendapat dukungan yaitu kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara.
Dardak mengatakan kemarin (Kamis), bahwa mereka mempercepat pembangunan wisata di kawasan tersebut dengan membuat jalan tol. Dia memperkirakan dengan adanya percepatan pembangunan jalan tol maka dapat mempersingkat waktu tempuh, yang awalnya dari Danau Toba ke Medan yang awalnya lima jam dengan jarak tempuh 130 km menjadi 1,5 jam.
Menurut Dardak, pembangunan infrastrukturnya tidak hanya menuju tempat wisata saja, tetapi juga di dalam kawasan Danau Toba, diantaranya membuat jalan lingkar luar yang menghubungkan Parapat ke Balige hingga Sibolga.
Dardak berharap jalan akses menuju ke Samosir menjadi terbuka dengan pembangunan jalan tersebut. Adapun Dardak juga menginginkan jalan lingkar luar dan yang di Samosir dijadikan jalan nasional. Dia akan memprioritaskan akses menuju pusat-pusat wisata itu dapat kompetitif
Dardak menjelaskan, bahwa pengembangan infrastustruktur di 10 KSPN juga mendapat dukungan dari World Bank. Untuk merealisasikan dukungannya dan melihat kondisi kawasan wisata, World Bank yang didampingi BPIW telah melakukan tinjauan lapangan ke Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Danau Toba di Sumatera Utara dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Dardak, mengungkapkan, diluar pembangunan infrastruktur itu, masih ada tiga komponen lain yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan 10 KSPN. Pertama, membuat masterplan berbasis pengembangan wilayah dan masterplan tersebut dibuat oleh Kementerian PUPR.
Kedua, peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada obyek wisata dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjual kerajinan khas di kawasan wisata, dan terakhir membentuk kelembagaan daerah wisata.
Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan yang juga Plh Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, mengatakan pembentukan kelembagaan ini untuk keseluruhan destinasi pariwisata. Sehingga nantinya antar kementerian dapat mengidentifikasi dukungan pengembangan yang diperlukan setiap tahun.
Wismana mengatakan, Bappenas mengusulkan Menko Maritim dan Menko Perekonomian yang menjabat sebagai ketua dari lembaga pengelola destinasi pariwisata itu.
Dia menjelaskan, pertimbangannya kementerian yang dikelola adalah kementerian dibawahnya, kemudian untuk Steering Committee atau SC ini, Ketua Pelaksana Hariannya kita usulkan Menteri Pariwisata karena pariwisata merupakan tugas pokoknya, ujarnya.
Dan menurut Wismana, fungsi SC ini, untuk memutuskan beberapa hal mengenai pengembangan SDM, infrastruktur, persiapan pembentukan kelembagaan, dan terkait pendanaan 10 KSPN tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung percepatan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. rt.
Jalan Di Kawasan danau Toba Juga Akan Dibangun
.jpg)